Kementerian ATR/BPN menyelenggarakan inovasi berbasis program strategis nasional, yaitu PTSL guna memastikan terlaksananya percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah secara adil dan merata, termasuk antisipasi permasalahan dalam bidang penataan ruang yang disebabkan akses jalan. Terkait hal tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi mengambil kebijakan dalam penerapan hak pengabdian pekarangan. Implementasi kebijakan hak pengabdian pekarangan ini tidak lepas dari kendala dan benturan kepentingan, terutama saat kebijakan hak pengabdian pekarangan dianggap dapat mengurangi sebagian luas hak atas tanah. Penelitian ini dilaksanakan untuk memahami implementasi hak pengabdian pekarangan sebagai aktualisasi dari asas fungsi sosial atas tanah pada program PTSL. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan pengabdian pekarangan di Kabupaten Bekasi dilatarbelakangi status jalan yang timbul dari hak pengabdian pekarangan, pengembangan wilayah dan pembebasan tanah, serta nilai tanah yang relatif tinggi. Implementasi hak pengabdian pekarangan pada pelaksanaan PTSL di Kabupaten Bekasi telah mengalami perubahan makna, dari pembebanan atau pembatasan penggunaan tanah menjadi kewajiban penyerahan sebagian hak atas tanah. Kemudian dokumen administrasi/pencatatan perihal penyerahan hak itu cukup dimuat dalam surat pernyataan yang berupa Surat Pernyataan Atas Batas Tanah dan Luas Tanah.