Sengketa pertanahan dengan tipologi tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah merupakan pengaduan sengketa yang banyak diadukan pada Kantor Pertanahan. Tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah terjadi karena adanya sertipikat ganda dimana satu bidang tanah diuraikan dengan 2 sertipikat atau lebih yang berlainan data baik subjek maupun objeknya. Oleh karena itu diperlukan suatu penyelesaian kasus pertanahan. Adanya kelemahan pada penyelesaian kasus pertanahan melalui jalur litigasi membuat masyarakat mulai beralih kepada penyelesaian sengketa alternatif yaitu mediasi pada Kantor Pertanahan. Penelitaian ini merupakan penelitian hukum dengan metode empiris melalui pendekatan kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika dan strategi penyelesaian kasus-kasus tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah melalui mediasi serta mencari tahu proses transisi penerapan peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Agraria dengan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Permen ATR/Ka. BPN) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah.