Pelayanan publik merupakan salah satu cara untuk membangun good governance, sebab di dalamnya termuat unsur penyusun yang membanggunnya yakni pemerintah, masyarakat, dan mekanisme pasar. Demi mencapai cita-cita tersebut maka disediakan pelayanan pengaduan masyarakat atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi penyelenggara layanan publik, sehingga masyarakat sebagai pihak penerima layanan publik dapat menyalurkan berbagai bentuk aduannya. Pengelolaan pengaduan yang seharusnya diterapkan secara baik oleh instansi penyelenggara layanan publik ternyata masih dianggap kurang baik oleh masyarakat dan belum sesuai dengan ekspektasi masyarakat, sedangkan pelayanan pengaduan masyarakat merupakan salah satu pelayanan yang diamanatkan oleh undang-undang. Terbit Permen ATR/BPN Nomor 8 tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian ATR/BPN, yang merupakan perintah untuk secara khusus menerapkan pengelolaan pengaduan sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN. Penelitian ini dilaksanakan untuk memahami implementasi pengelolaan pengaduan sebagai aktualisasi dari penerapan Permen ATR/BPN Nomor 8 tahun 2018 serta mengukur penerapannya dalam dimensi perinsip-perinsip manajemen komplain. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan rasionalistik. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan pengelolaan pengaduan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dijalankan dengan ketentuan yang berlaku serta mengambil langkah untuk melakukan inovasi dalam penggunaan media digital sebagai sarana masyarakat menyampaikan aduan.