Penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan merupakan suatu permasalahan yang ditemui di Kabupaten Pakpak Bharat karena memiliki persentase kawasan hutan yang luas. Salah satu kebijakan Pemerintah untuk menyelesaikan penguasaan tanah dalam kawasan hutan adalah Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. Sebelum melaksanakan kebijakan tersebut dibutuhkan identifikasi potensi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dalam kawasan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi TORA dalam kawasan hutan dengan menggunakan pendekatan keruangan untuk melihat kesesuaian penggunaan tanah eksisting dengan arahan RTRW. Identifikasi TORA dilaksanakan dengan mengolah data spasial dan tekstual yang dihasilkan dari identifikasi bersama perangkat desa dalam rangka pembuatan peta potensi TORA di Kecamatan Pagindar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan keruangan (spatial approach). Pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis keruangan (spatial analysis) dengan fungsi tumpang susun (overlay) dan analisis konten untuk penarikan kesimpulan. Analisis data spasial dan tekstual menghasilkan daftar nominatif P4T, peta P4T, peta potensi TORA, dan peta kesesuaian penggunaan tanah dengan arahan RTRW. Identifikasi P4T yang dilaksanakan dalam penelitian ini menghasilkan tipologi dan permasalahan penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Desa Pagindar dan Desa Lae Mbentar. Selain itu, dalam identifikasi P4T ditemukan 3 (tiga) jenis penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Desa Pagindar dan Desa Lae Mbentar, yaitu penguasaan oleh masyarakat hukum adat, penguasaan oleh transmigran, dan penguasaan oleh PT. Gunung Raya Utama Timber Industries (Gruti). Melalui penelitian ini ditemukan ketidaksesuaian penggunaan lahan eksisting dengan arahan RTRW Kabupaten Pakpak Bharat, terutama pada lokasi transmigrasi Sibagindar SP.3 yang saat ini berada di Desa Lae Mbentar. Kebijakan RA yang dapat dilaksanakan di Kecamatan Pagindar adalah skema Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan (perubahan batas kawasan hutan). Selanjutnya dapat dilaksanakan Perhutanan Sosial dengan memberikan izin pengelolaan hutan dengan skema hutan kemasyarakatan dan hutan adat. Dalam rangka percepatan PPTKH dan PS di Kecamatan Pagindar, dibutuhkan perhatian dari Pemerintah Daerah untuk membentuk Tim Inver PTKH dan melakukan perubahan RTRW di Kecamatan Pagindar sebagai bentuk penyediaan TORA dalam kawasan hutan.