Penerapan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (HT-el), diharapkan mampu memenuhi asas keterbukaan, ketepatan waktu, kecepatan, serta keterjangkauan untuk meningkatkan pelayanan publik di Kantor Pertanahan. Dalam pelaksanaannya di Kota Ternate, masih terdapat permasalahan yang Kantor Pertanahan dikhawatirkan dapat menurunkan kualitas pelayanan seperti penolakan dokumen persyaratan, waktu penyelesaian layanan menjadi panjang, pengulangan prosedur pelayanan, pembayaran biaya berulang-ulang maupun kesalahan data dalam produk pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan serta kendala yang dihadapi dalam pelayanan HT-el di Kantor Pertanahan Kota Ternate ditinjau dari kesesuaiannya dengan standar pelayanan publik. Penelitian ini kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu menggunakan metode mendeskripsikan pelaksanaan serta kendala dalam pelayanan HT-el berdasarkan teknik pengumpulan data kualitatif barupa wawancara mendalam, observasi partisipatif pasif dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan HT-el di Kantor Pertanahan Kota Ternate belum seluruhnya berjalan sesuai dengan standar pelayanan publik. Petunjuk Teknis Pelayanan HT-el yang tidak diketahui pengguna layanan, sarana penggunaan layanan kurang memadai, beban kerja tidak seimbang dengan jumlah pelaksana layanan, kuranya respon pemeriksaan berkas, dan human error menjadi kendala dalam pelaksanaan pelayanan HT-el di Kantor pertanahan Kota Ternate.