Pertumbuhan penduduk dan tingkat kemakmuran merupakan faktor pendorong pembangunan, termasuk salah satunya Jalan Tol Padang-Pekanbaru yang berada di kawasan hukum adat Minangkabau Kabupaten Padang Pariaman. Keberadaan masyarakat hukum adat yang terdampak pengadaan tanah Jalan Tol Padang-Pekanbaru, pada Trase II yaitu 4,2 km sampai 32.4 km menjadi fokus penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan apa saja yang timbul pada proses pengadaan tanah serta solusi apa saja yang dapat dilakukan dalam penyelesaian masalah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sosiolegal yang bersifat kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pengadaan tanah tol Padang-Pekanbaru Trase II antara lain kurang intensif dan detailnya pendataan pada tahap perencanaan dan konsultasi publik maupun konsultasi publik ulang, penolakan pelaksanaan pengukuran, perbedaan data pada dokumen perencanaan dengan hasil survei lapang, penolakan nilai ganti kerugian oleh masyarakat, dan kesulitan dalam pengumpulan alas hak dan data kepemilikan tanah. Mengingat untuk di Sumatera Barat pemenuhan alas hak menggunakan Ranji dengan tiga tingkat serta melampirkan persetujuan seluruh anggota kaum, dimana sebagian anggota kaum bahkan petinggi adat tidak bertempat tinggal di sekitar obyek pengadaan tanah, serta masih terdapatnya perselisihan didalam anggota kaum mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan ganti kerugian dan penentuan Mamak Kepala Waris.