Pembangunan jalan tol merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka memberikan kemudahan akses kepada masyarakat. Salah satunya adalah pembangunan Jalan Tol Solo-Mantingan I di Kabupaten Karanganyar. Namun dalam pelaksanaannya, proyek ini mengalami permasalahan dalam pemberian ganti rugi untuk tanah kas desa, karena bentuk penggantian berupa tanah pengganti yang dilaksanakan melalui tukar-menukar melibatkan banyak pihak dan proses yang panjang. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan ganti rugi tanah kas desa apabila dikaitkan dengan peraturan, permasalahan dalam pemberian ganti rugi untuk tanah kas desa dan solusi yang dilakukan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara kepada secara langsung kepada informan yang telah ditentukan yaitu Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah, PPK Pengadaan Tanah dan Sekretaris Desa Wonorejo. Selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan studi dokumen terkait ganti rugi tanah kas desa dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan ganti rugi tanah kas desa di Desa Wonorejo dalam pelaksanannya terdapat beberapa yang tidak sesuai dengan peraturan. Permasalahan yang ditemui yaitu kesulitan seleksi ajuan tanah pengganti, sulit mencari tanah pengganti di desa atau kecamatan setempat, proyek Tol Solo- Mantingan dihapus dari PSN, pemilik tanah pengganti yang mengundurkan diri, harga tanah pengganti yang semakin naik, permasalahan sisa tanah kas desa, permasalahan sisa uang ganti rugi dan perbedaan hasil pengukuran dengan luas sertipikat. Solusi yang dilakukan adalah penentuan kriteria untuk tanah pengganti, pengajuan permohonan dispensasi kepada Mendagri, Pengalihan pembayaran ke APBN Kementerian PUPR, komunikasi aktif pemerintah desa dengan pemilik tanah, penentuan harga memakai harga tertinggi appraisal, mengajukan kompensasi ke pemerintah provinsi, pengajuan diskresi kepada Bupati dan penilaian kembali oleh appraisal.