Pada kegiatan pengadaan tanah perluasan Jalan T. Iskandar ditemukan kendala terkait adanya pelepasan hak yang dilakukan pemilik tanah terhadap tanah yang dimanfaatkan untuk fungsi usaha dalam rangka mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan (IMB), dimana pemilik yang ingin mengajukan IMB harus melepaskan tanahnya yang masuk dalam garis sempadan bangunan (GSB) pada bagian muka dan samping sesuai fungsi dan lebar jalan tempat bangunan tersebut berada. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui status dan konsekuensi hukum hak atas tanah yang telah dilepaskan serta solusi yang dilaksanakan panitia pengadaan tanah terkait permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada kegiatan pengadaan tanah untuk perluasan Jalan T. Iskandar ditemukan bahwa terdapat tanah yang ditetapkan sebagai tanah negara dikarenakan pelepasan yang dilakukan pemilik pada saat pengurusan IMB, namun terdapat beberapa bidang yang ditetapkan sebagai tanah hak karena belum memiliki IMB. Solusi yang dilaksanakan panitia pengadaan tanah yaitu dengan meminta Pemerintah Kota Banda Aceh Untuk melakukan pendekatan persuasif terhadap pemilik yang belum memiliki IMB agar mau melepaskan tanahnya dalam rangka pengurusan IMB.