Pada tahun 2019, Kabupaten Musi Rawas melaksanakan redistribusi tanah dari tanah kawasan hutan. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 diharapkan dan mempercepat pelaksanaan reforma agraria. Regulasi ini mensyaratkan adanya standart kelembagaan, dan tahapan kegiatan yang berjalan dalam kondisi ideal. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk menjelaskan sejauh mana kesesuaian komponen tersebut diterapkan
dalam pelaksanaanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekata deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa mekanisme perubahan status kawasan hutan dilakukan dengan pengukuhan kawasan hutan dan pelaksanaan redistribusi tanah tersebu dilaksanakan sesuai prosedur. Kendala-kendala yang ditemui, yakni pelepasan kawasan hutan yang baru sampai pada tahap berita acara tata batas, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sedang berjalan, dan beberapa kekurangan kelengkapan administrasi yang seharusnya bisa diselesaikan dengan tepat dengan koordinasi yang baik antara stakeholder yang terlibat.
Kata Kunci: Reforma Agraria, Eks Kawasan Hutan, Evaluasi.
perhs