Pengadaan tanah untuk kke,-entingan umum selalu menjadi topik bahasan yang tidak lekang oleh waktu, Regulasi sebagai landasan pengadaan tanah pun selalu berkembang dan mengalami perubahan seiring dengan semakin rumitnya permasalahan dalam penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah. Arah kebijakan serta visi dan misi pemerintah jelas men:varnai penyusunan peraturan
perundang-undangan tentang pengadaan tanah.
Masalah pokok dalam pengadaan tanah adalah mencapai keseimbangan antara kepentingan orang perorangan dan kepentingan umum. Kapan dan bagaimana
keseimbangan tercapai? Bagaimana menerapkan asas keseimbangan dalam peraturan perundang-undangan? Dalarn buku ini dipaparkan upaya untuk mencapai keseimbangan tersebut dalam tiga landasan hukum pengadaan tanah. yakni Keputusan Presiden No.55 Tahun 1998 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden No, 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Lmum yo. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, berikut peraturan pelaksanaan masing-masing.