Di peti-es kannya No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok'pokok raria sebagai landasan kebijakanagraria nasiot of sejak Orde Baru membuat agenda dekolonisasi hukum agraria kolonial menemui jalan buntu. Akibatnya, sedimentasi problem agraria dari masa lalu makin sulit diselesaikan. Ketimpangan penguasaan lahan masih menganga dan konflik agraria terus menerus terjadi. Dalam situasi yang dilematis itu, muncul inisiatif sebagian kalangan yang berpendapattentang perlunya UU Pertanahan yang baru.
Buku ini disusun untuk menjernihkan keruhnya perdebatan seputar kebijakan. agraria akhir-akhir ini. Bagian pertama buku ini menyoroti politik agraria nasional yang memang tidak konsisten diiaksanakan di dua rezim. Bagian kedua terdiri dari tiga bab yang fokus mendalami akar-akar konflik agraria dan penyelesaiannya. Sedangkan bagian ketiga berisi isu-isu mutakhir dalam diskursus hukum agraria yang belum banyak
terkover dalam buku-buku hukum agrarian_.Buku ini patut dibaca oleh siapapun yang ingin mengetahui perkembargan hukum agraria di Indonesia.