Lima laporan riset menyajikAn gambaran mengenal kondisi terkini produk-produk hukum daerah di masing-masing tokasi, haik yang dibuat oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Gambaran kondisi terkini lainnya adalah sistem penguasaan tanah berbasis adat. Dengan melakukan penelusuran sejarah, gambaran juga menunjukan perubahan-perubahan yang bertangsung dalam kurun waktu yang panjang, dan i periode kotonial Hindia Belanda sampai periode sekarang. Ada dua temuan menarik yang lahir dan proses perubahan. Pertama, SanQat sulit dan bahkan hampir tidak bisa menemukan tanah-tanah ulayat yang beraspek publik dan privat. Hampir semua bidan©-bidang tanah adat sudah menjadi tanah negara atau dibagikan kepada perorangan (keluarga)_ Di Provinsi NTT, intervensi pemerintah daerah lewat perda tahun 1474 yang menyatakan semua tanah-tanah adat menjadi tanah negara, menjadi salah satu faktor yang memudarkan tanah ulayat. Di Provinsi Katimantan Tengah dan Maluku, produk hukum daerah mendukung k€berada?n tanah-tanah adat namun tidak bisa mencegah individuatisasi karena 5timutasi pasar- Kedua, pudarnya kewenangan yang ber.spek privat dan publik seka1igus diikuti oleh bertahan dan berkembangnya kewenangan beraspek privat seperti tanah kaum di Sumaterm Karat,
tanah date di Maluku, dan tanah kerabat (satu garis keturunan) di Kalimantan Tenaah.
Laporan hasil riset dan i lima daerah ini panting untuk dibaca. Temuan-temuannya mengenai pudar dan hilangnya tanah•tanah ulayat karena proses perubahan adalah suatu tantangan bagi mereka yang menerapkan konsep-konsep klasik hukum slot secara konvensional, dan juga bagi mereka yang meromantisasi keberadaan hak-hak tradisional tanpa menyimak perubahan- perubahan nyata yang terjadi.