Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan salah satu lembaga pelayanan publik yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung agenda kelima dan i sembilan agenda prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presidan Jusuf Kalla yang disebut NAWA CITA, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mewujudkan dengan adanya tugas besar yang hares dilaksanakan yaitu berupa reforma agraria pada tanah seluas 9 juta Ha, yang terdiri dari redistribusi tanah seluas 4,5 juta hektar legalisasi aset seluas 4,5 juta hektar yang subjeknya memenuhi syarat, yang menargetkan 126 juta bidang tanah di indonesia terdaftar dan tersertipikasi kcseluruhan pada tabun 2025. Dalam rangka merealisasikan agenda nasional tersebut pemerintah melaksanakan program pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap seluruh bidang tanah di Indonesia, untuk mencapai target yang telah ditentukan dengan tidak melupakan pencapaian target realisasi layanan rutin maka kepala kantor pertanahan dalam menyelesaikan beban kerja yang ada maka perlu membuat strategi yang tepat agar keduanya dapat berjalan lanear dengan adanya keterlibatan para pihak, dukungan adanya fasilitas dan aplikasi yang berkembang saat ini, serta kekompakan dalam suatu organisasi kantor pertanahan dan pemberian reward.
Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui a) strategi peneapaian kinerja pelaksanaan PTSL dan layanan rutin di Kantor Pertanahan Kabupaten
Temanggung dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, b) mengetahui bagaimana keterlibatan para pihak dalam Kantor Pertanahan pelaksanaan PTSL
dan layanan nnin Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Bantul. Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendckatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan relalui studi dokumen, wawancara, dan observasi. Analisis data eskriptif kualitatif dan Metode Analisis SWOT.
Hasil penelitian ini: pertama, bahwa strategi pelayanan publik di bidang pertanahan penyelenggaraan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan layanan rutin dengan Analisis SWOT, antara lain: a) Strategi terkait tata laksana, kantor pertanahan wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pendaftaran tanah dan pentingnya memelihara tanda batas bidang tanah, sehingga produk sertipikat yang diterbitkan memiliki kualitas baik sesuai SOP yang ada; b) Strategi terkait SDM, kualitas data fisik dalam pelaksanaan PTSL, dari hasil yang telah dikerjakan oleh KISKB maupun swakelola perlu ditingkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pekerjaan KJSK13 dan swakeola. Sedangkan terkait dengan kualitas data yuridis, kantor pertanahan perlu melakukan pelatihan ajudikasi bersama yang melibatkan SDM internal maupun pihak ketiga agar mempunyai persamaan persepsi dalam mengumpulkan, mengolah dan menetapkan hak atas tanah; c) strategi terkait Ketersediaan
Infrastruktur Keagrariaan, dukungan dari mstansi terkait perlu di tindaklanjuti dengan meningkatkan kerjasama, misalnya kedepannya membuat peta tunggal yang bermanfaat dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah; d) strategi terkait koordinasi stakeholder, kantor pertanahan harus melakukan kerjasama yang baik, misal melakukan kegiatan gerakan pemasangan tanda batas bersama yang bertujuan agar PTSL bisa menggema ke seluruh kabupaten; e) strategi terkait pembiayaan, dana tambahan dari Pemda dan masyarakat harus bisa digunakan secara bijak, cara membuat perencanaan pembiayaan yang baik agar setiap petugas yang terlibat bisa dibiayai sesuai dengan beban kerjanya. Kedua, Pihak yang terlibat dalam mencapai target kinerja pelaksanaan PTSL dan layanan rutin Kantor Pertanahan, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Bantul terdiri
dari kantor pertanahan, pemerintah daerah dan masyarakat. Kantor pertanahan berperan sebagai pelaksana dan ujung tombak dalam penyelesaian program PTSL. Pemerintah . daerah turut berperan mensukseskan pelaksanaan PTSL• dengan menerbitkan peraturan bupati terkait pembiayaan PTSL. Masyarakat dilibatkan lanasung dalam pengumpulan data yuridis dan penunjukan batas bidang.