Ketimpangan penguasaan lahan yang dialami oleh masyarakat Indonesia saat ini masih tergolong tinggi. Banyak masyarakat miskin di sekitar kuwasan hutan yang menggantungkan kehidupan maupun penghidupan mereka di areal kawasan hutan, tetapi tidak bisa memanfaatkan areal tersebut dikarenakan ditetapkan sebagai kawasan kehutanan. Hal ini mcnyebabkan kehidupan petuni di sekitar kawasan hutan tersebut jauh dan kata sejahtera- Salah satei kebijakan yang dirumuskan oleh Pvmerintah untuk mengatasi ketiupungan penguasaan tanah dan meningkatkan kesejahteraannya yaitu dengan Reforma Agraria khususnya dengan redistribusi tanah.
Kabupaten Hula Sungai Selatan tahun 2018 berhasil tnencapai realisasi asset reform sebesar 100QW Tanah tersebut berasal dari bekas kawasan Hutan Produksi Padang Batung I dan II. Selain itu, Kabupat n Hula Sungai Selatan juga melaksanakan kegiatan bina penerima tanuh sebagai bentuk perwujudan access reform. Tujuan dari penclitian ini adalah untuk mengidentifikasi dun menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan redistribusi tanah tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model teori kunci keberhailan redistribusi tanah dad Joyo Winoto dikombinasikan dengan teori Russel King menggunakan tujuh variabel atau faktor yang memengaruhi implementusi yaitu kemauan politik dari elit penguasa dan komitmen yang kuat dari pemerintah; dukungan dan parlemen; elit pemerintahan/birokrasi harus terpisah
dari elit bisnis; dukungan angkatan bersenjata; partisipasi semua stakeholder termasuk Organisasi Rakyat/Tani; ketersediaan data dan informasi yang lengkap; serta persiapan yang matang dan bertahap.
Penelitian ini menggunakan pendekatun deskriptif kualitatif dengan penentuan informan bersifat purposive- Data diperoleh dari proses wawancara daft studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan redistribusi tanah bekas kawasan hutun di Desa Batu Laki Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 dipengaruhi o1eh beberapa faktor yaitu kemauan politik dari slit penguasa dun komitmen yang kuat dari
pemerintah; elit pemerintahan/birokrasi harus terpisah dari elit bisnis; dukungan angkatan bersenjata; partisipasi semua stakeholder termasuk Organisasi Rakyat/Tani; ketersediaan data don infonnasi yang Iengkap; scrta persiapan yang matang dan bertahap.