Pola pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukannya berpotensi pada erosi fungsi ruang yang dapat mengancam keselamatan ekosistem pada suatu wilayah. Penetapan Kota Banjarbaru menjadi pusat pemerintahan Propinsi Kalimantan Selatan berbanding lurus dengan peningkatan intensitas kegiatan pembangunan yang berdampak pada terbatasnya ketersediaan tanah_ bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan
untuk pembangunan. Hal ini dapat mempengaruhi kesesuaian pemanfaatan tanah terhadap pola ruang yang ditetapkan sebagai acuan kegiatan
pembangunan dan pengembangan Kota Banjarbaru maupun wilayah yang berbatasan langsung, yaitu Kabupaten Banjar. Kehadiran Lembaga Kementerian Agraria dan Tata. Ruang/Badan Pertanahan Nasional diharapkan mampu menyelesaikan perinasalahan tersebut. Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lexigkap (PTSL) yang menjadi program strategis dalam rangka pendaftaran tanah dapat dimanfaatkan sebagai instrumen dalam mewujudkan integrasi data pertanahan dan penataan ruang melalui kebijakan penetapan status tanah berdasarkan pola ruang. Penetapann status tanah dengan mengacu
pada pola ruang dapat menghasilkan data pertanahan yang sekaligus memberikan gambaran pernanfaatan ruang sebagai media informasi dalam pelaksanaan pengendalian peinanfaatan ruang guna menjaga konsistensi pola ruang yang berfungsi sebagai acuan dasar bagi kegiatan pemanfaatan ruang.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsistensi penerapan pola ruang dalam, upaya pengendalian pemanfaatan ruang dan memberikan rekomdasi kebijakan penetapan status tanah dalam kegiatan PTSL. Metode yang d gunaka.n dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan spasial (keruangan) dan yuridis normatif (peraturan perundang-undangan).
Hasil penelitian dengan sampel 1.117 bidang tanah di Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarharu menunjukkan persentase sebesar 64.3 % bidang sesuai dan 35.6 % tidak sesuai, sedangkan dari 1.233 bidang yang dijadikan sampel di Desa Berkat Mulya Kabupaten Banjar sebesar 30.5 % tidak sesuai dan 69.5 % sesuai dengan pola ruang. Hal ini menunjukkan mekanisme penetapati status tanah dalam kegiatan PTSL di Kantor
Pertanahan Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar menyebabkan pola rung menjadi tidak konsisten_ Upaya pengendalian pcmanfaatan ruang oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru tidak sepenuhnya memberikan pcngaruh yang signifikan dalam upaya mewujudkan kesesuaian pemanfaatan tanah terhadap pola ruang. Rekomendasi kebijakan penetapan status tanah berdasarkan pola ruang dalam kegiatan PTSL dengan cara identifikasi terhadap kondisi eksisting pemanfaatan tanah dib€ndingkan dengan pola rtiang, menjadi suatu mekanisme penetapan status tanah yang efektif dalam upaya mewujudkan kesesuaian pemanfaatan tanah terhadap pola ruang.