Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pelaksanaan PTSL berbeda dengan pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadis dimana salah satu perbedaanya terletak pada pembiayaannya. Pembiayaan pada PTSL relatif lebih murah karena tidak perlu mengeluarkan biaya sebagaimana ditetapkan dalam PP 128/2015, namun dalam pelaksanaan PTSL tetap memerlukan biaya untuk melengkapi persyaratan yang hares dipenuhi. Pembiayaan persiapan PTSL kemudian diatur dalam SKB 3 Menteri dimana besaran biaya telah ditetapkan berdasarkan kategori. Pelaksanaan PTSL pada dasarnya mendapat sambutan hangat dari masyarakat Indonesia karena biayanya yang lebih murah, namun ternyata tidak semua desa antusias pada program PTSL karena masih terdapat desa yang menolak untuk mengikuti program ini, salah satunya yaitu Desa Taruba Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penolakan program PTSL di Desa Taruba serta solusi untuk mengatasl penolakan PTSL sehingga kedepannya tidak terjadi hal serttpa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana melalui
wawancara, pengamatan serta studi dokumen peneliti dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab penolakan program PTSL di mesa Taruba serta solusi untuk meugatasi penolakan PTSL
Berdasarkan basil dari penelitian diketahui bahwa yang menjadi faktor penyebab penolakan yaitu: (1) masyarakat menolak untuk membagi/memecah bidang, tanah mereka, sementara luas tanah meieka melebihi Batas maksimum yang dapat didaftarkan; (2) biaya persiapan PTSL yang diariggap besar terutama ketika dilakukan pemecahan/pembagian tanah mercka, sementara kondisi ekonomi mereka terbilang rendah; (3) karena adanya masulah internal desa dimana perbedaan pandangan politik menjadi pcnyebabnya. Sementara itu solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi penolakan PTSL yaitu: (1) perlu diterbitkan peraturan daerah yang memuat teknis pelaksanaan PTSL maupun pembiayaannya; (2) seluruh atau sebagian pembiayaan PTSL dapat dibebankan dalam APBD; (3) dilakukan perjanjian yang sah antara pihak-pihak yang terlibat sehingga tidak ada
pihak yang merasa dirugikan.