Hak Pengelolaan Nomor 1BU/1979 diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10/HPL/DA/78 tanggal 3 Agustus 1978
menunjukan PT. Pelindo II Cabang Bengkulu sebagai pemegang hak yang sah secara yuridis. Selama ±40 tahun pemegang HPL tidak dapat menjalankan kewenangan yang diberikan * sebagai pemegang hak sehingga terjadi Konflik penguasaan tanah karena sebagian HPL dikuasai secara fisik oleh masyarakat yang sebagian besar adalah nelayan. Penguatan hak atas tanah merupakan solusi konflik penguasaan karena menjamin kepastian hukum atas tanah kedua belah pihak yang berkonflik. Penelitian ini bertujuan untuk : 1). Mengetahui upaya penyelesaian konflik penguasaan tanah. 2). Mengetahui peran Kementerian ATR/BPN dalam penguatan hak tanah. 3). Mengetahui subjek dan objek penguatan hak atas tanah.
Metode yang digunakan adalah kualitatif bersifat deskriftif analitis. Penelitian ini menggambarkan, nienemukan data dan fakta yang terjadi di lapangan. Data primer dikurmpulkan dengan wawancara dan data sekunder berupa dokumen instansional. Data kemudian dianalisis untuk mendeskripsikan objek penelitian secara komprehensif tentang konflik penguasaan tanah dan penguatan hak atas tanah.
Kesimpulan pentlitian adalah ett tna, konflik penguasaan masyarakat terjadi dikarenakan penguasaan fisik secara ilegal oleh masyarakat. Kedua, Strategi penguatan hak atas tanh yaitu pelepasan scbagian lahan HPL kemudian Pemerintah Daerah mengatur peruntukan lahan tersebut. Subjek penguatan hak, atas tanah adalah masyrakat yang ditetapkan Petnerintah Dacrah melalui Surat Kputusan Walikota terhadap objek bekas HPL PT, Pelindo II Cabang Kota Bengkulu. Penguatan hak atas tanah memberikan manfaat bagi para pihak yang berkonflik dan Petnerintah Daerah Kota Bengkulu.