Salah satu strategi pencapaian realisasi nasional target PTSL yaitu pelibatan peran pihak ketiga (surveyor kadastral berlisensi) untuk mengatasi keterbatasan jumlah juru ukur dan peralatannya. Dalam rangka menjamin mutu produk dihasilkan telah memenuhi standar teknis, dilakukan kendali mute oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini digunakan untuk mengetahui pelaksanaan kendali mutu oleh kantor pertanahan terhadap kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dari pihak ketiga, mengetahui efektivitas juknis pengukuran dan pemetaan, dan mengetahui
responsltanggapan kantor pertanahan menyikapi setiap temuan permasalahan pada pelaksanaan kendali mutu dalam rangka PTSL. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesesuaian pelaksanaan kendali mutu dengan juknis pengukuran dan pemetaan PTSL di kedua kantor pertunahan sebesar 84,7%. Juknis yang ada memberikan perhatian lebih pada tahap pemetaan dan validasi GeoKKP, akan tetapi sangat kurang pada tahap pengukuran dan dokumentasi produk akhir.Setiap kendala-hambatan yang muncul pada pelaksanaan kegiatan langsung direspons dan dapat diatasi melalui kegiatan manajeria1 yang dikelola oleh masing-masing wakil ketua ajudikasi bidang fisik.