PTSL merupakan target Pemerintah dalam mendaftarkan bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Di dalam pelaksanaannya terdapat
hambatan terkait alas hak. Sebagian besar wilayah Kabupaten Muara Enim yang berstatus Tanah Negara tidak memiliki alas hak. Pemerintah
mengeluarkan Permen ATR/Ka, BPN No. 6 Tahuti 2018 yang merupakan pembaruan dan Penmen ATRIKa_ BPN No. 12 Tahun 2017. Penelitian ini
bertujuan untuk: 1}_ Mengetahui pencrapan kebijakan Permen ATR/Ka.BPN No. 6 Tahun 2018 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim terkait
penyederhanaan alas hak. 2). Mengetahui perbedaan substansi alas hak dari PP No. 24 Tahun 1997 dan Penmen ATR/Ka. BPN No. 6 Tahun 2018. 3).
Mengetahui potensi dampak yang akan terjadi akibat penerapan kebijakan tersebut.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif. Dengan mendeskripsikan Peraturan peraturan terkait penyederhanaan alas hak untuk pendaftaran tanah. Penelitian dilakukan terhadap dukumen-dokumen permohonan hak untuk PTSL di
Kabupaten Muara Enim dan mewawancarai pihak yang berkepentingan. Data dari hasil wawaneara, studi dekumen dan kajian peraturan disajikan dan di analisis mengenai pencrapan kebijakan terkait alas hak menurut PP No_ 24 Tahun 1997 dan Penmen ATR/Ka. BPN No. 6 Tahun 2018 serta potensi
dampalc terhadap pelaksanaan penerapan kebijakan tersebut.
Hasil dari penelitian ini adalah: Pertana, pelaksanaan PTSL di Kabupaten Muara Enim terhadap tanah yang tidak memiliki alas hak dengan
memberlakukan keleugkapan dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) sebagai alas hak pengganti atau tambahan alas hak
sesuai PP No. 24 Tahun 1997 dan Permen ATR/Ka_ BPN No_ 6 Tahun 2018. Kedua, alas hak menurut kedua peraturan tersebut merupakan satu kesatuan
substansi mengenai isinya, terhadap alas hak pengganti yaitu SPPFBT tidak terdapat perbedaan tentang penjabaran isinya dengan alas hak yang telah ada. Ketiga, Potensi dampak penerapan kebijakan melalui pembuatan SPPFBT adalah mengurangi persyaratan kelengkapan pendaftaran tanah pada PTSL, Surat Pernyataan tersebut rentan terhadap pembuatannya yaitu belum memenuhi persyaratan pembuktian hak / perolehan haknya.