Kebijakan percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diatur oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018. Salah satu isi permen tersebut yaitu penyederhanaan alas hak dimana masyarakat yang tidak mempunyai alat bukti atau tidak lengkap bisa membuat sertipikat dengan membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) sebagai alas hak. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dampak positif dan dampak negatif dalam penyederhanaan alas hak di Kabupaten Lahat.
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui kesesuaian antara alas hak tanah yang berdasarkan Permen ATR/BPN No 6 tahun 2018 dalam PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat dengan PP 24 tahun 1997; 2) Mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat tehadap penyederhanaan alas hak dalam kegiatan PTSL dan mengetahui potensi dampak yang akin terjadi akibat penerapannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum. Untuk memperoleh data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumen.
HasiI penelitian menunjukkan bahwa alat bukti pernyataan kepemilikan yang digunakan dalam pembuatan SP2FBT di Kabupaten Lahat yaitu: 1) hibah lisan; 2) surat keterangan jual bell yang terputus; 3) wads lisan; 4) Penguasaan fisik kurang dari 20 tahun yang dilakukan dengan itikad baik dan diperkuat saksi Berta tidak dalam sengkcta. SP2FBT dengan alat bukti kepemilikan seperti 4 hal diatas tidak mentiliki kedudukan hukum yang kuat karma berpotensI sengkct&konflik dan perkara dikemudian hari.
SP2FBT dan SPPH merupakan kebijakan yang diterapkan sebagai syarat PTSL di Kabupaten Lahat, Adanya penyederhanaan dalam pembuatan SPPFBT sebagai alas hak/alat bukti berakibat hilangnya riwayat perolehan tanah sebelunwya. Potensi dampak akibat kebijakan penyederhanaan alas hak aeliputi 1) dampak positif dengan adanya penyederhanaan alas hak dapat mempercepat pelaksanaan PTSL; 2) dampak neyatifnya adalah apabila alas hak tidak sesuai dengan perolehannya maka kekuatan hukum sertipikat tersebut menjadi lcrnah dan bisa menyebabkan cacat administrasi atau batalnya sertipikatnya. Selain itu, dampak negatif penyederhanaan alas hak tersebut diantaranya: 1) terputusnya riwayat kepemilikan tanah; 2) rawan pemalsuan alas hak; 3) alas hak ganda.