Rentetan bencana alam yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah pada bulan September 2018 lalu menyebabkan banyak warga terdampak yang kehilangan tempat tinggal salah satu penyebab utama fenomena tersebut yaitu bencana likuifaksi yang tergolong baru di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk
keperluan mendesak bagi warga terdampak bencana yang perlu untuk direlokasi ke hunian yang baru. Relokasi warga terdampak bencana tidak serta merta memindahkan warga ke lokasi yang baru. Perlu diperhatikan aspek-aspek yang mendukung keberlangsungan hidup warga terdampak bencana, yang akan direlokasi ke hunian yang baru kedepannya. Melalui amanat pasal 49 Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2012 Kementrian ATR/BPN bennaksud
melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk keperluan inendesak akibat bencana alum.
Selain itu, telah diterbitkannya Surat Keputusan Penetapan Lokasi untuk relokasi warga terdampak bencana oleh Gubernur Sulawesi tengah dimana dalam keputusan tersebut memuat lokasi-lokasi yang akan dijadikan objek pengadaan tanah untuk keperluan mendesak karena bencana alam_
Penelitian arti bertujuan untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil serta strategi yang ditempuh oleh pemerintah baik panitia pengadaan tanah maupun instansi terkait dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk keperluan mendesak karna bencana alam Serta untuk mengetahui pertimbangan yang dilakukan g1ch pemerintah terkait dalam menentukan lokasi relokasi warga terdampak bencana alam dari segi potensi fisik lokasi tersebut dan juga untuk mengetahui sinktonisa i ktbijakan yang dilakukan dalam pengadaan tanah tcrsebut.
Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah di Kabupaten Sigi terlcendala dengan anggaran 0 rupiah sehingga panitia pengadaan tanah merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk menjadikan lokasi HGU yang sudah habis masa berlakunya yang sebelumnya teridentifikasi terlantar untuk dijadikan objek pengadaan tanah sehingga tidak perlu dilaksanakan kcgiatan ganti rugi lahan. Selain itu,
pertimbangan yang dilakukan pemerintah dalam rangka menentukan lokasi relokasi warga terdampak bencana alam dengan memperhatikan aspck-aspek kelayakan suatu lokasi untuk dijadikan sebagai lokasi hunian bagi warga yang akan di relokasi yaitu kerawanan bencana, analisis topografi lahan, faktor lingkungan dan data gcologi lokasi relokagi tersebut.
Perlunya diterbitkan peraturan tentang biaya operasional dan biaya pendukung untuk pelaksanaan pengadaan tanah keperluan mendesak dengan anggaran 0 rupiah oleh kementerian keuangan.