Indonesia sedang menjalankan program PTSL sebagai strategi percepatan pendattaran tanah yang berjalan di bawah Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018. Jumlah sumber days manusia yang ditugaskan melaksanakan PTSL terbatas. Pasal 42 ayat (1) Permen tersebut memberikan peluang bahwa PTSL dapat dilakukan berbasis partisipasi masyar-akat yang kemudian diterbitkan Petunjuk Teknis Nomor: 002/JUKNiS-i300_UK.01.01/1I/2019 tanggal 1-02-2019 tentang Kegiatan PTSL Berbasis Partisipasi Masyarakat (Juknis PTSL-PM). Juknis tersebut mensyaratkan adanya standar teknis, kelembagaan dan alur kegiatan sedangkan aandardisasi metode dan alat datum konteks partisipasi masyarakat tidaklah dimungkinkan. Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro te1ah berhasil melaksanakan pengurrrpulan data pertanahan melalui partisipasi masyaralcat sebelutn diterbitkan Jukais PTSL-PM. Oleh kiren itu, penelitian ini mengkaji mengenai petuksanaan PTSL-PM di Kantor Pertauehan Kabupaten Bojonegoro sebagai bentuk evaluusi terhadap pelaksanaan Juknis PTSL-PM.
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui standar teknis yang diterapkan dalam PTSL-PM; (2) mengetahui kelembagaan pelaksana PTSL-PM; (3) metigetahui alur kegiatan pelaksanaan PT$L-PM dan (4) mengevaluasi pelaksanaan Juknis PTSL-FM di Kantor Pertanahan Kabuputen Bojonegoro. Penelitiafr ini menggunakan metode penelitian kualitatif dcngan pendelcatan deskriptif guns merbedah setup proses pelaksanaan PTSL-PM di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan Juknis PTSL-PM.
Hasil dari penelitian ini adalah dari 97 uraian kegiatau sebagai instrumen pembanding, 48 kegiatan tidak sesuai, 42 kegiatan sesuai atau dapat disesuaikan (fens kegiatan bersifat partisipasi namun berbeda dengan yang diatur oleh Juknis PTSL-PM), dan 7 kegiatan belum diteliti sehingga bukan merupakan objek penelitian. Hasi! 48 kegiatan yang tidak sesuai tersebut terdiri dari: (1) 5 kegiatan dari standar teknis; (2) 19 kegiatan dun i kelembagaan dan (1) 24 kegiatan pada alur kegiatan yang diatur dalam Juknis PTSL-PM. Komponen yang paling mempengaruhi pelaksanaan Juknis PTSL-PM adalah keseragaman metode partisipasi tidak dimungkinkan karena karakteristik masyarakat, sumberdaya manusia dan sarana prasarana memiliki perbedaan di setiap daerah.