Percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam mengamankan pemilikan dan penguasaan bidang tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia hal tersebut di maksudkan agar kepemilikan tanah mendapatkan legalitas atas kepastian hukum menurut UUPA, begitupun dengan hak-hak Masyarakat Hukum Adat yang dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan persepsi hal tersebut di karenakan adanya pengusaan secara Individu atau telah di Privatisasi sehingga penolakan terhadap program PTSL dari kalangan pemangku adat perlu mendapatkan perhatian atau porsi yang berbeda dari pemerintah mengingat Hak Ulayat merupakan hak bersama Masyarakat Hukum Adat maka, dalam pelaksanaan pendaftaran. tanah Hak Ulayat memerlukan strategi dan juga peraturan perundangan sebagai pondasi yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang membutuhkan tanah. dalam hal pendaftaran tanah Hak Ulayat pelaksanaannya harus mengacu pada kebutuhan me.-ndasat yaitu : kebutuhan secara Ekonorni membenikan dampak tersebut bad,' MHA, secara Sosiologis yakni hubungan antara manusia dan tanah, dan Administrasi yakni menginventarisir dan juga memetakan Hak Ulayat.
Metode penelitian yang digunakan dalam pencl tiara ini adalah metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan Rasionalistik yaitu Pendekatan yang digunakan ketika penelitian berpegang pada prinsip,bahwa pengetahuan berasal dari perubahan intelektaal yang dibangun melalul kemampuan menyusul penjelasan yang argumentatif dan logis. Untiik mendapatkan data yang baik penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen dan observasi_
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kewenangan Pererintah Provinsi -Papua dalam pelaksanaan PTSL khususnya di Kota Jayapura pads, Kampung Tobati dari Kampung Enggros dapat di laksanakan kepada masyarakat pendatang (masyarakat di luar Masyarakat Hukum adat) yang sudah mendapatkan bukti berupa Pelepasan Hak Adat, akan tetapi khu us untuk masyarakat hukum adat tidak dapat dilaksanakan tanpa
ada persetujuan dari pihak adat atau ijin para pemangku adat (Lembeiga Adat).