Mengingat struktur sosial dalam masyarakat berlapis, maka kriteria penerima izin sangat dibutuhkan sehingga pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan dapaa terwujud bagi kelompok miskin. Hal itu ditambah dengan lahan sebagai areal izin usaha dalam kawasan hutan mempunyai ragam fungsi dan ragam tantangan seperti lahan terdegradasi dan lahan jauh dari tempat tinggal. Pada persoalan ini, pendampingan mempunyai peran yang penting untuk mempertimbangkan lahan dan pemanfaatannya ke depan. Peraturan perhutanan sosial 2016 membuka kesempatan bagi masyarakat sekitar hutan untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak yaitu pemerintah Pusat, pemerintah daerah, BUMN, Perusahaan Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan Tinggi, dan lain-lain. Kolaborasi ini merupakan peluang sekaligus tantangan. Peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan pendampingan dan berbagai pihak dalam penguatan kapasitas kelembagaan, kelompok, dan individu dan menjadi tantangan untuk bersinergi secara produktif dan untuk memetakan tujuan dari beragam aktor yang terlibat demi kesejahtaraan masyarakat sekitar hutan dan kelestarian hutan.