Pemerintah menjamin kepastian hukum dalam bidang pertanahan di Indonesia dengan mengadakan pendaftaran tanah. Kegiatan pendafataran tanah
diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997. Pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap, dengan target jumlah bidang yang begitu besar dan meningkat setiap tahunnya haters diimbangi dengan jumlah SDM yang besar pula. Mengatasi kekurangan. SDM tersebut maka, BPN mengadakan kerjasama dengan Pihak Ketiga sebelum dilakukan pengukuran bidang tanah perlu dilaksanakan penetapan batas dahulu secara azas contradictoire delimitati. Pada JUKNIS No :01/JUKNIS-300/1/201$ menyebutkan penetapan batas dilakukan Panitia Ajudikasi dan SKB.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik analisa yang dilakukan adalah dengan menyusun pernyataan pernyataan proporsional secara logis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Analisis permasalahan dilakukan dengan membuat uraian berdasarkan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara serta observasi langsung terhadap pelaksanaan. Pelal sanaan azas contradictoire delimitati di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuillan apakah sesuai dcngan FP N0 24 tahun 1997 dan MINA KafPN No.3 Tahtan 1997?
Berdasarr-kan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan azas contradkktoire delimitate di Kantor Pertanahan Kahupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan secara garis bcsar sesuai dengan PP Nth_ 24 tahun 1997 dan PMNA KaBPN No.3 Tahun 1997, namun untuk pembuatan OL1 yang dilakukan oleh Pihak Ketiga tidak sesuai dengan pedornan pada JUKNIS No :p1/JJLTKN1S- 300/l/2019 lampiran 10. Hams ada ptugas kendali mute dan pengawasan khusus terkait pekerjaan dan hasil produk dare Pihak Ketiga agar kedepannya hasil pekerjaan dan produk yang dihasil[can bisa lebih bails agar tidak menjadi permasalahan pertanahan dikemudian hari.