Ekonomi dan politik ibarat dua hat yang tidak bisa terpisahkan. Pembangunan ekonomi tidak mungkin terlaksana dengan baik jika kondisi politiknya.tidak stabil. Pemerintahan yang kacau balau tentunya tidak akan bisa concern dalam melakukan pembangunan ekonominya. Hal yang mustahil membangun fondasi ekonomi di tengah konflik politik di dalam negeri yang berkepanjangan.
Di sisi lain, pernbangunan politik juga tidak akan berjalan dengan baik jika kondisi
ekonomi mengalami keterbelakangan dan kemunduran. Masyarakat tidak akan bisa
berpikir objektif dan kreatif ketika kondisi ekonominya serba kekurangan. Kemiskinan
dan kelaparan merupakan musuh utama dari kemajuan. Penguatan sistem politik tidak
akan terjadi di tengah masyarakat yang serba kekurangan. Penguatan sistem politik di
tengah kondisi ekonomi yang serba kekurangan malah akan "menimbulkan politik transaksional yang merusak nilai-nilai demokrasi. Sistem politik akan sangat mahal ketika terjadi politik transaksional.

Buku ini mencoba menjelaskan dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya
penguatan sistem demokrasi sehingga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi
yang berkualitas dan berkelanjutan. Buku ini berangkat dari kasus empiris masyarakat di
Provinsi Papua sehingga diharapkan buku ini mampu menjawab berbagai persoalan
ekonomi dan sekaligus pelaksanaan pilkada di Provinsi Papua. Selama ini Provinsi Papua dikenal sebagai provinsi yang masih mengalami
ketertinggalan dari provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi, pengangguran yang masih banyak, ketimpangan yang masih lebar, kualitas Sumber Daya Manusia (SIAM) yang juga masih rendah, kuantitas sarana pendidikan yang masih sangat terbatas, kualitas pendidikan yang juga masih merupakan berbagai permasalahan klasik di Provinsi Papua yang sampal saat dapat diselesaikan dengan balk.