Batas bidang tanah merupakan suatu hal yang sangat penting karena menandai sejauh mana kepemilikan sebuah subjek atas bidang tanah yang
dimilikinya. General boundary .sebagai salah satu klasifikasi batas bidang sering digunakan oleh negara-negara di dunia bahkan dalam forum
internasional. Namun persepsi tentang general boundary ini belurnlah sama. Di Indonesia batas bidang juga digunakan dalam dalam proses pendaftaran tanah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 hanya membedakan dua kondisi yaitu batas sementara dan batas ditetapkan.
Tulisan ini menjelaskan tentang bagaimana konsep batas bidang di dunia serta perlunya penjelasan lebih rinci tentang prinsip batas bidang tanah yang digunakan dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia, sebab jika tidak dijelaskan secara rinci dikhawatirkan dapat menimbulkau masalah
dikemudian hari. Metode penclitian yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan analisis isi untuk mendapatkan defmisi dan karakteristik dari general boundary serta batas bidang lainnya. Kemudian juga mendeskripsikan tentang prinsip Batas bidang yang digunakan dalam pendaftaran tanah di Indonesia dan kaitannya dengan peraturan perundang-undangan nas oral serta dampakoya terhadap penerapan batas bidang tanah tersebut.
Hasil penclitian menunjukkan general boundary sebagai salah satu prinsip batas bidang dapat digunakan sebagai prinsip Was dalam percepatan
pendaftaran tanah di Indonesia. Namun untuk dapat menerapkannya terdapat beberapa tantangan dan hambatan jika diterapkanya sccara menyeluruh.
Selanjutnya batas bidang yang digunakan dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia adalah mouggunakan prinsip jixed boundary datum peraturan yang
ditetapkan. Akan tetapi pads implementasinya di lapangan untuk rnencapai kondisi fixed boundary terscbut sangat sulit disebabkan oleh beberapa faktor, seperti usas contradictoire delimitalie yang sulit untuk diterapkan, kondisi wilayah di Indonesia yang beragam, dun keterbatasan somber days manusia (SIAM)_ Selain itu dalam penelitian ini juga menjelaskan bagaimana prospek penerapan general boundary untuk percepatan pendaftaran tanah yang telah di adopsi oleh negara-negara berkembang yang menggunakan pendekatan fit for purpose land administration dalam pendaftaran tanahnya. Diharapkan konsep ini dapat diadopsi sebagai so1usi dalam percepetan pandaftaran sehingga tujuan administrasi pertanahan yang lengkap terpenuhi.