Penguasaan tanah ganggam bauntuak tidak mempunyai alas hak kepemilikan tanah. Pembuktian penguasaan pemilikan tanah ganggam bauntuak dalam proses pembuatannya memakan waktu yang cukup lama karena harus mendapatkan persetujuan dari anggola kaum lain. Susahnya mendapatkan persetujuan ini dikarenakan banyak dari anggota kaum. yang merantau. Adanya bentuk penyederhanaan alas hak dalam bukti kepemilikan tanah
pada pelaksanaan percepatan PTSL yang diatur dalam Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 mendapatkan penolakan dari para pemangku adat karena pemangku adat. Hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah terutama dalam PTSL.
Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan melihat secara langung kendala yang dihadapi kantor pertanahan dari upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi. Penelitian ini untuk mengetahui dominasi dan keberadaan penguasaan terhadap tanah ganggam bauniuuk Berta kendala dalam pembuktian dan upaya yang dilakukan oleh kantor pertanahan dalam mengatasi hal tersebut dalam pelaksanaan percepatan PTSL.
Hasil dari penelitian dapat diketahui bahwa adanya penolakan terhadap pelaksanaan penyederhanaan alat bukti pemilikan ganggam bauntuak dalam PTSL- langkah yang dilakukan oleh kantor pertanahan dengan melibatkan mamak kepala kaum dalam pembuatan surat pemilikan tanah berupa pembuatan surat pernyata nlpengakuan yang diketahul oleh pemerintah nagari. Pemangku adat memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan pendaftaran tanah khususnya di Sumatera Barat dikarenakan keseluruhan tanah di Sumatera Barat meruapakan tanah adat