Kajian dan kritik kebijakan desentralisasi di Indonesia. Salah satu penyebab terbesar kegagalan Indonesia dalam mempertahankan pembangunan adalah pengelolaan pemerintahan yang sentralistik. Tatkala organisasi-organisasi raksasa di seluruh dunia baik itu organisasi pemerintah, maupun bisnis mulai memasuki era desentralisasi secara besar-besaran, Republik Indonesia di era Orde Baru masih asyik-asyik saja dengan pola sentralisasinya, Perundang undangan desentralisasi yang disusun pada awal orde baru Undang-Undang No. 4/ 1974 menjadi pajangan semata. Memasuki era Orde Reformasi pemerintah menyusun Undang undang Otonomi Daerah (Undang-Undang. No.22/1999). Perundang undangan ini menjadi salah satu bagian penting dari pemulihan Indonesia. Namun melaksanakan perundang-undangan ini� begitu saja� mengundang resiko yang cukup besar, karena terdapat sejumlah � Lubang� yang harus ditutup. Buku ini tidak saja berusaha menemukan �lubang-lubang tersebut dan menawarkan pemecahannya melainkan lebih jauh menemukan solusi dari sisi manajemen untuk melaksanakan Desentralisasi di negeri yang sangat besar ini.