Persoalan tanah di Indonesia memang rumit adanya. Berdasarkan laporan dari The Economist (5/3/1994) menyebutkan bahwa hanya tujuh persen tanah di kepulauan Indonesia yang mempunyai status yang jelas. Perdagangan sertifikat asli dan palsu membayangi pengaturan pola kepemilikan tanah. Beberapa orang yang mencoba mencari tanah kadang-kadang justru menemukan sejumlah surat sertifikat dengan status yang berbeda. Konflik tanah adalah kenyataan empirik sebagai dampak ketidakjelasan penguasaan dan kepemilikan.

Sebagai salah satu kota besar, Surabaya, seringkali menjadi tambatan hati arus urbanisasi yang berlangsung sejak masa kolonial Belanda. Disinilah kesemrawutan kebijakan atas tanah mulai berlangsung, bahkan hingga Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 ditetapkan. Terlebih, konflik yang terjadi di masyarakat tidak hanya sekedar memerlihatkan kebutuhan atas tanah sebagai bagian dari hak pemenuhan dasar manusia, namun benturan dan "koalisi" ideologis di tingkat masyarakat akar rumput seringkali mengekspresikan pola-pola yang beragam.

Belajar dari sejarah penguasaan tanah, buku ini mencoba menstimulasi kearifan agar mental penyerobot dan penjarah terhadap tanah secara ilegal baik yang dilakukan dengan berkelompok maupun individu tidak mentradisi pada segenap generasi.