Berdasarkan UUPA, pasal 26 ayat (1) UUPA. Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan - perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
PP. No. 24/1997 Pasal 37 ayat (1). Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan pemindahan lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena peneliti bermaksud menggambarkan/melukis keadaan subyek/obyek penelitian berdasarkan fakta - fakta yang tampak pokok permasalahan dan akan mengekspresikan berbagai aspek yang terkait sebagai upaya pengembangan hukum dan peranan PPAT dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah di Kabupaten Bantul. Faktor-faktor yang menghambatlkendala di PPAT, antara lain : Persyaratan berkas dan pemohon tidak lengkap, sehingga tidak bisa diproses, pengecekan terhambat karena sertipikat lama, salah satu para pihak tidak hadir (tidak lengkap), pembeli WNI (keturunan Thionghoa) tidak bisa memperoleh hak milik.

Hasil mengatasi faktor penghambat/kendala, memberikan sosialisasi atau informasi pada pemohon untuk melengkapi persyaratan/berkas, PPAT agar memiliki GPS supaya bisa ambil koordinat, kedua belah pihak (pembeli dan penjual) harus lengkap saat menghadap PPAT, pembeli Warga Negara Indonesia (keturunan Tionghoa) karena tidak bisa memiliki Hak Milik harus diturunkan menjadi Hak Guna Bangunan (HGB).