PPAT bekerja dalam koridor hokum sesuai Pedoman dan tatacara pembuatan
kta PPAT yang diatur dalam Pasal 24 PP No. 37 Tahun 1998 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 1998 tentang kewenangan PPAT menyatakan bahwa ntuk melaksanakan tugas pokok PPAT mempunyai kewenangan membuat akta otentik dengan ciri-ciri sesuai prosedur, dibuat oleh PPAT, sesuai wilayah kerja dan mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana telah disebutkan diatas. Sebelum -embuatan Akta Jual Beli (AJB), PPAT merninta semua persyaratan dokumen terkait dan salah satu diantaranya adalah foto copi sertifikat tanah dan i pihak pen jual. Untuk mengecek keotentikan sertifikat tanah, maka sebaiknya kedua pihak yaitu pihak enjual dan pihak pembeli bersama-sama melakukan pengecekan sertifikat tanah _ersebut ke Kantor Pertanahan setempat. Bilamana sertifikat tersebut telah diperiksa dan dinyatakan sah, maka dicap dengan dibubuhi kalimat "telah diperiksa dan sesuai dengan daftar sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota". Setelah itu baru proses pembuatan AJB dilanjutkan.
Berdasarkan uraian di atas, maka dalam ha l pelaksanaan pembuatan Akta Jual
Beli (AJB), maka strategi dan langkah-langkah PPAT dalam penyampaian infonnasi adalah meminta para pihak yang akan melakukan jual beli harus memenuhi semua s arat fonnil subyektif maupun syarat fonnil obyektif, sehingga pembuatan Akta Jual Beli (AJB) menjadi akta otentik. Dengan demikian kepemilikan akta tersebut menjadi sah dan menjadi jaminan secara hukum sah jika terjadi klaim sepihak di kemudian hari.