Pejabat pembuat Akta Tanah sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dalam peralihan hak terhadap jual beli tanah terdaftar untuk membantu Kepala Kantor dan masyarakat dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang bertujuan untuk menjamin kepastian Hukum.

Permasalahan dan 'Fujuan Penelitian dibahas adalah : 1. Bagaimana peranan PPAT dalam peralihan hak melalui jual beli tanah terdaftar 2 hambatan hambatan yang dihadapi PPAT dalam rnelaksanakan peranannya di wilayah kerja Kabupaten Bantul.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis Empiris dengan sumber data primer dan data sekunder, dan teknik pengambilan sampel dengan teknik wawancara kepada Responden dan sumber data sekunder di peroleh dari Kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Peranan pejabat pembuat Akta tanah dalam peralihan hak melalui jual beli tanah terdaftar di Kabupaten Bantul dalam membantu Pemerintah dan masyarakat berbasis dengan fungsi Akta untuk menjamin kepastian hukum karena telah di lakukannya perbuatan lnikum sebagai dasar pendaftaran tanah di Kantor pertanahan,

Hambatan hambatan yang dialami disebabkan kurang mengertinya masyarakat terhadap pembuatan Akta Jual Beli. Lamanya waktu pengurusan validasi BPHTB, Sistern Managemen yang tidak teratur kesimpulan dalam penelitian ini adanya kelemahan dalam pendaftaran akta di kantor pertanahan Kabupaten Bantul. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pembuatan Akta PPAT Jual Beli Tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Kantor Pertanahan dapat menjalankan tugasnya dengan baik proposional, jujur dan berpegang kepada ketentuan Undang-Undang.