Pada prinsipnya hukum agraria memiliki cakupan kajian yang sangat luas, terutama yang mencakup segala bumi, air, tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dalam konstitusi dasar merujuk pada Pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-pokok Agraria. Karena cakupan kajian yang luas itu, muncullah macam-macam kajian yag Iebih spesifik. Keha�diran buku ini adalah contoh dari kajian hukum agrarian yang lebih spesifikyakni di bidang kebijakan agrarian untuk transmigrasi.

Buku ini secara spesifik membahas kebijakan hukum pengadaan tanah untuk transmigrasi yang diangkat dari desertasi penulis. Pembahasan yang ditekankan mengenai dinamika kebijakan transmigrasi mulai dari pemerintah Kolonial Belanda sampai bergulirnya Orde Reformasi dikaji dari perspektif hukum pengadaan tanah. Selanjutnya kajian hukum mengenai pengadaan tanah untuk transmigrasi berserta sertifikasi hak atas tanah dalam konteks kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mengatasi problem kependudukan serta konflik sosial turunannya. Dengan kata lain, kebijakan hukum pengadaan tanah untuk transmigrasi merupakan instrumen hukum untuk menga�tasi problem sosial akut akibat struktur penguasaan atas tanah yang timpang.