Memang selama ini permasalahan yang dihadapi oleh pemangku kepentingan dalam melaksanakan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan adalah tidak adanya suatu panduan untuk memahami secara komprehensif maksud peraturan perundang-undangan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya terjadi kendala dalam proses pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah. Temuan Penulis berupa Konsep 3 in I in the Land Acquisition ternyata dapat dilerapkan dalam ranah Pengadaan Tanah untuk Pembangunan. Melalui tiga titik yaitu, titik start (Perizinan Tanah), titik decision (Penguasaan Tanah) dan titik product(SertifikasiTanah), saya rasa buku Bukuyang berjudul "Cara Mudah Pahami Fengaclaan Tanah Untuk Pembangunan Melalui Konsep 3 in 1 in the Land Acquisition" ini benar-benar dapat menjadi panduan yang sistematis bagi instansi pemerintahan dalam melaksanakan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan yang bertanggungjawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
.
Buku yang berjudul "Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan
Melalui Konsep 3 in I in the Land Acquisition" ini saya harap dapat dibaca oleh para praktisi terutama dari kalangan Badan Pertanahan Nasional yang terlibat secara langsung dalam prBses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan annum serta berbagaistakeho/derseperti instansi yang memerlukan tanah serta masyarakat yang terkena dampak dari pengadaan tanah. Konsep 3/n 7 in the Land Acquisition yang digagas oleh penulis memang sangat relevan dan dapat diterapkan dalam berbagai pernlasalahan perolehan tanah. Diharapkan konsep tersebut dapat diterapkan pada sistem pengaturan perolehan tanah sehingga dapat memberikan manfaat kepada kalangan masyarakat dan kalangan birokrasi terutama Institusi Badan Pertanahan Nasional dan lingkup KementerianAgrariadanTata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

.
Permasalahan tanah di Indonesia menduduki tingkat teratas pada lembaga peradilan. Hal tersebut terjadi dikarenakan kebutuhan tanah untuk pembangunan yang terns meningkat tiap tahunnya sementara persediaan tanah relatif tidak bertambah. Pengadaan tanah adalah hal yang sangat penting dan relevan untuk dikaji saat ini. Terutama kini pemerintah tengah menggalakkan pembangunan nasional yang merupakan agenda dan i Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dibentuk sebagai tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN disusun sebagai penjabaran dan iVisi,Misi,dan Agenda atau Nawa Cita dari Presiden/Wakil Presides Republik Indonesia scat ini. Dengan menerbitkan buku yang berjudul "Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Melalui Konsep 3 in 1 in the Land Acquisition", Penulis berusaha untuk mempermudah pemahaman pihak-pihak yang berkepentingan di dalam proses pengadaan tanah terutama untuk kepentingan annum sehingga diharapkan dapat menjembatani antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah.