Perjalanan mewujudkan "kepastian dan keadilan tenurial" (tenurial security and justice) yang dikerjakan oleh organisasi masyarakat sipil Indonesia bekerja sama dengan sektor yang responsif dari pemerintah telah dimulai tujuh tahun lalu melalui Konferensi Tenurial 2011 di Lombok. Konferensi itu melahirkan naskah "Menuju- Kepastian dan Keadilan Tenurial" yang telah memandu reformasi kebijakan dan praktik kelembagaan dari pemerintah
menata kawasan hutan, perluasan wilayah kelola rakyat, dan penyelesaikan konflik-konflik agraria, hingga sekarang ini.

Enam tahun berikutnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Tenurial bersama Kantor Staf Presiden (KSP), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyelenggarakan Konferensi Tenurial 2017. Ini adalah forum bersama untuk pertama-tama mempelajari dan menilai proses dan hasil kerja-kerja reformasi penguasaan tanah dan pengelolaan hutan dalam mewujudkan hak-hak rakyat, memahami status permasalahan, serta menyusun kerangka kerja dan peta jalan untuk kerja-kerja berikutnya.