Dalam setidaknya catatan setelah Indonesia merdeka beberapa daerah telah berhasil menyelenggarakan pemilu sebelum agenda pemilu nasional di laksanakan pada tahun 1955, di antaranya adalah Pemilu Karisedenan Kediri dan Surakarta pada 1946, Kalimantan Selatan Selatan Pada 1948, yogyakarta pada 1951, Sulawesi pada 1951(Minahasa, Sangir Talaud), Dan kotapraja Makasar pada 1952
Pada konteks Yogyakarta, mungkin bisa disebut sebagai hal yang menarik, karena pada 1951
penguasa Yogyakarta Sultan HB IX "memelopori" adanya pemilihan umum sebagai usaha
membentuk pemcrintahan yang ctemokratis. Dan usaha itu berhasil dalam kerangka
membangun citra "Raja Yogyakarta Demokratis", karena dengan cerdas mendistribusikan
kekuasaannya secara merata kepada bcrbagai elemen publik. Sekalipun bisa dimaknai
sebagai politik identitas dan usaha mempertahankan kepeloporan Sultan IIB IX, sehagai
lanjutan dari periode revolusi 1945-1949. Namun, peristiwa itu memmjukkan bahwa apa
yang Sultan HB IX lakukan memberikan makna yang luas bagi perkembangan demokrasi dan
partisipasi di Indonesia, karena apa yang dilakukan di Yogyakarta menjadi rujukan bagi
banyak daerah lain di Indonesia. Lebih jauh, pemilihan umum Yogyakarta 1951 memberikan
makna luas atas cakrawala dan kebijakan lebih lanjut dalam pemilihan umum 1955. Ia bisa
dilihat sebagai ukuran-ukuran dan gambaran awal dalam penyusunan kebijakan politik
Indonesia ke depan.

Buku ini akan menjelaskan berbagai macam kejadian dan fenomena yang niewarnai pesta
demokrasi di Yogyakarta pada 1951 dengan detail dan menarik,