Tesis yang berjudul : "Pendaftaran Tanah Magersari menjadi Tanah Kasultanan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimwaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta", bertujuan untuk mengetahui Pendaftaran Tanah Magersari menjadi Hak Kasultanan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimwaan Daerah Daerah Istimewa Yogykarta dan apa hambatan-hambatan pendaftaran Tanah Magersari menjadi Tanah Hak Kasultanan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimwaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hokum normatif dengan fokus utama terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendaftaran tanah magersari mejadi Tanah Kasultanan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012.

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approcach), dan Pendekatan sejarah hukum (historical appoarch) dengan difokuskan pada Pendaftaran Tanah magersari mejadi tanah Kasultanan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012. Kemudian bahan hukum dalam penelitian adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu hukum posifif yang berlaku di Indonesia berupa perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek yang ditcliti serta bahan hokum yang menjelaskan bahan-bahan hukum primer.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses Pendaftaran Tanah Magersari berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum hak atas tanah magersari. Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Dan Pasal 12 ayat (1) kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mcliputi : pengumpulan dan pengolahan data lisik; pcmbuktian hak dan pembukuannya: penerbitan sertipikat; penyajian data fisik dan data yuridis; penyimpanan daftar umum dan dokumen. Dan ayat (2) dijelaskan hahwa Kegiatan pemelihaan data pendaftaran tanah meliputi : pendaftaran peralihan dan pembebanan hak; pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lain-nya. Berdasarkan Undang�Undang Keistirnewaan tentang Daerah Tstimewa Yogyakarta, sehingga hokum positif telah mengakui Kasultanan atau Pakualaman dapat tnempunyai merniliki Hak atas tanah magersari.