Tak dapat dipungkiri, perubahan dinamika kewenangan pemerintah pusat ke daerah menimbulkan sejumlah konsekuensi logis. Konse�kuensi-konsekuensi itu mulai dari berupa pembentukan peraturan daerah hingga kepada implementasi kebijakan-kebijakan pem-bangunan di daerah. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mengetahui saat ini tentang apa dan bagaimana serta dinamika yang terjadi terkait hukum yang mengatur pemerintah daerah..

Buku ini berbicara mengenai hukum pemerintah daerah. Terdiri atas beberapa bab, pembahasan di buku ini dibuka dengan pembahasan tentang negara kesatuan, negara federasi dan negara konfederasi. Disusul dengan pembahasan mengenai otonomi daerah, desentralisasi serta dinamika pengaturan pemerintahan daerah. Kemudian berlanjut kepada pembahasan perihal pembentukan daerah, urusan pemerintahan dan keuangan daerah. Berikutnya dibahas terkait organisasi pemerintahan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah dan kelembagaan daerah. Di bagian akhir buku ini dibahas ihwal pemerintahan desa dan peraturan daerah.

Buku ini dapat menjadi acuan utama mahasiswa, akademisi atau pengajar di Fakultas Hukum dan praktisi hukum serta mereka yang berminat terhadap studi hukum pemerintahan daerah.