Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak semuanya menipakan domain Kementeriaan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Dalam tataran operasional, ada beberapa pekerjaan strategis dalam proses pendaftaran tanah yang hares dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa antara lain kegiatan penyuluhan, pemasangan tanda batas bidang tanah, ketersediaan data yuridis dan kegiatan lapangan untuk asistensi pengukuran. Oleh karena itu partisipasi pemerintah desa diperluhkan dalam Pendaflran Tanah Sistematis Lengkap.
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskzi.ptif dengan maksud memberikan gambaran mengenai partisipasi Pemerintah Desa Benteng Dewa dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, nlendeskripsikan kendala yang dihadapi serta upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Informan dalam penelitian ini adalah kepala desa, aparat desa, satgas fisik/yuridis serta masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dan wawancara. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Tahap analisis data tersebut mencakup data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.
Hasil penelitian menunjukan, Partisipasi Pemerintah Desa Benteng Dewa dalam PTSL berada pada level kemitraan (partnership), yang berfiingsi sebagai instrumen pelaksana kebijakan (policy), dengan latar belakang konstitusi. Keterlibatan pemerintah desa adalah pada tahap persiapan, penyuluhan, pengumpulan data fisik/yuridis, pemeriksaan tanah, dan tahap penyerahan sertipikat. Kendala yang hadapi oleh Pemerintah Desa Benteng Dewa adalah (1) tidak adanya peraturan daerah maupun peraturan bupati sebagai acuan pemerintah desa dalam pelaksanaan PTSL; (2) belum memiliki arsip data kepemilikan tanah yang lengkap di kantor desa; (3) Pemerintah Desa Benteng Dewa tidak mengetahui adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Ag-aria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transinigrasi tentang Pembiayaan Persiapan PTSL; (4) Tidak semua warga Desa Benteng Dewa man mendaftarkan tanahnya pada progxam PTSL; (5) Sifat masyarakat yang masa bodoh dan tidak proaktif. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut Pemerintah Desa Benteng Dewa melakukan upaya (1) koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat; (2) mcnerbitkan alas hak perolehan tanah secara serempa.k; (3) melak-ukan musyawarah dengan BPD dan masyarakat dalam nienetapkan biaya persiapan PTSL; (4) membentuk panitia PTSL ditingkat desa; (5) mengiventarisasi bidang tanah yang belum bersertipikat untuk diusulkan pada tahun betikutnya; (6) menginfonnasikan PTSL kepada pemilik tanah yang berada di luar desa.


Kata Kunci: Partisipasi, Pemerintah Desa, PTSL