Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak serta perlindungan hukum kepada peTnegang dan pemilik hak atas tanah. maka dilaksanakan pcndaftaran tanah. Nanlun demikian, masih saja terjadi sengketa pertanahan yang saat ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemcrintah. Hal ini disebabkan karena, sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat ternyata belum menjamin kepastian hukum pemiliknya sehingga pihak yang mcrasa bcrhak atas tanah tersebut dapat melakukan blokir sertifikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan. Dikeluarkannya Peraturan Mentcri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita yang diharapkan bertujuan untuk mewujudkan kesera4gaman, standarisasi dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pencatatan dan penghapusan catatan blokir ternyata tidak sernua peraturan tersebut dapat dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.
Tujuan dan i penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pencatatan pemblokiran sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupatcn Sleman dan Kabupaten Bantul terhadap Peraturan Menteri Agraria clan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 dan kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kahupaten Sleman dan Kahupaten Bantul dalam pclaksanaan pencatatan pemblokiran sertifikat. Metode Penclitian ini adalah yuridis empiris dilakukan dengan meneliti dan mengumpulkan data yang diperoleh secara langsung mclalui wawancara dengan narasumber di Kantor Pertanahan maupun dokumen pennohonan yang terkait dengan pelaksanaan pemblokiran sertifikat
Hasil Penelitian nlenunjukan bahwa pelaksanaan pencatatan blokir di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Kahupaten Bantul terdapat kebijakan yaitu pemohon diwajibkan membayar biaya pencatatan blokir sctelah hlokirnya diterima membuat potensial loss terhadap penerimaan Pcneriinaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang seharusnya di dapat Kantor Pertanahan untuk Kendala yang dihadapi yaitu Aplikasi KKPweb yang belum dapat mengakomodir jangka waktu blokir dan permohonan yang masuk tidak sebanding dengan SDM yang ada.


Kata Kunci : Blokir sertifikat ,pemblokiran