Hak Guna Usaha (HGU) PT. The Bantam & Preanger Rubber Co. Ltd telah berakhir pada tahun 2002 dan sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa sesudah jangka waktu HGU dan_perpanjangannya berakhir kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan HGU di atas tanah yang sama. Konflik mulai timbul ketika perusahaan mengajukan Pembaharuan Hak pada tahun 2005 terdapat upaya penolakan dari masyarakat sekitar perkebunan. Tuj uan dari penelitian ini adalah menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya penolakan pembaharuan Hak Guna Usaha yang menjadi konflik di Kabupaten Lebak dan Menggambarkan peran Kanwil BPN Provinsi Banten dalam mengatasi penolakan pembaharuan Hak Guna Usaha yang menjadi konflik di Kabupaten Lebak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif Teknik penentuan informan yang digunakan adalah purposive sampling. Hasil penelitian ini nantinya dapat menggambarkan kenyataan yang sehenarnya di lapangan dari sudut pandang partisipan sehingga dapat memahami dengan jelas terkait permasalahan yang terjadi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab penolakan pembaharuan Hak PT. The Bantam & Preanger Rubber Co. Ltd. di Kabupaten Lebak disebabkan oleh (1) Interaksi Para Pihak, ketika perusahaan dianggap tidak memberikan kesejahteraan kepada masyarakat; (2) Interpretasi Kepemilikan Tanah, ketika adanya perhedaan interpretasi para pihak tcrhadap HGU dengan jangka waktu yang telah berakhir; (3)i,intas Kepentingan, ketika perusahaan tidak optimal dalam menggunakan lahan.Peran Kanwil BPN Provinsi Banten dalam mengatasi penolakan pembaharuan HGU PT The Bantam & Preanger Rubber Co. Ltd., meliputi: (1) Menanggapi aduan-aduan dari pihak yang melakukan penolakan terhadap pembaharuan HGU PT The Bantam & Preanger Rubber Co. Ltd dengan mengundang dan mengadakan audiensi; (2) Membentuk Tim Penanganan dan Penyelesaian Permasalahan Tanah yang berpotensi Konflik Strategis yang dituangkan dalam Surat Keputusan No, 15/KEP-36/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012; (3) Bertindak sebagai fasilitator dengan mengadakan serangkaian mediasi antarpihak yang terlibat dalam konflik tersebut

.
Kata Kunci: Konflik, HGU, penguasaan tanah.