Presiden Jokowi menegaskan komitmen dalam memberantas kemiskinan, ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah di Indonesia, komitmen tersebut dapat diwuj udkan dengan menegakkan- keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah beserta sumber daya yang ada di dalamnya. Komitmen pemerintah tersebut kemudian dirumuskan dalam Nawa Cita di bidang pertanahan yang menjadi target pemerintah guna mencapai ttujuan sebesar-besar kemakinuran dan kesejahteraan rakyat, secara umum dan para petani secara khusus. Nawa Cita tersebut diwujudkan dalam kegiatan Reforma Agraria dalam bentuk kegiatan sertipikasi tanah pada program PTSL. PTSL digulirkan sebagai program percepatan pendaftaran tanah dimana pada pelaksanaannya mengalami berbagai hambatan yang dihadapi. Hambatan tersebut antara lain kurangnya sumber daya manusia; , kurangnya partisipasi, kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pasifnya masyarakat dalam pemenuhan persyaratan yang diperlukan. Maka diperlukan strategi pelibatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PTSL dengan suatu kelompok yang dinamakan Pokmasdartibnah.
Tujuan dan i penelitian ini adalah (1) mengetahui peran Pokmasdartibnah dalam rangka berpartisipasi dalam pelaksanaan PTSL di Desa Botolambat Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah; (2) mengetahui. kendala Pokmasdartibnah dalam rangka berpartisipasi dalam pelaksanaan PTSL di desa Botolambat Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah; (3) Mengetahui upaya penyelesaian terhadap kendala yang dihadapi Pokmasdartibnah dalam rangka berpartisipasi didalam pelaksanaan PTSL di desa Botolambat Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. Peranan Pokmasdartibnah juga akan dikaji berdasarkan tahapan pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 12 Tahun 2017 sebagai dasar hukum pelaksanaan PTSL.
Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Pokmasdartibnah di Desa Botolambat heiperan dalam rangka pelaksanaan PTSL di Desa Botolambat Kecamatan Kandeman khususnya dalam hal efisiensi waktu dan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kendala yang dialami oleh Pokmasdartibnah dalam pelaksanaan kegiatan PTSL adalah tidak adanya peraturan yang kuat untuk dijadikan dasar hukum pelaksanaan PTSL dengan melibatkan Pokmasdartibnah. Untuk itu perlu dilakukan penguatan dasar hukum serta peraturan yang mengatur secara rinci dan tegas pelaksanaan PTSL dengan melibatkan Pokmasdartibnah dalam pelaksanaan kegiatan serta perlu diatur anggaran yang jelas untuk kegiatan PTSL dengan melibatkan Pokmasdartibnah