Kesuksesan program PTSL membutuhkan dukungan pihak-pihak terkait terutama Pemerintah Desa sebagai periguasa wilayah, Keterlibalan Pemerintah Desa inilah yang tidak diakomodir dalam anggaran pelaksanaan PTSL. Oleh karena itu, di berbagai daerah melakukan pungutan biaya kepada masyarakat peserta PTSL. Adanya pungutan ini menyebabkan Pemerintah Desa di berbagai daerah terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT). Hal ini mengakibatkan terkendalanya pelaksanaan PTSL di berbagai daerah. Kondisi ini berbeda dengan kegiatan PTSL di Kabupaten Semarang yang berjalan lancar karena adanya Peraturan Desa sebagai dasar pegangan dalarn pelaksanaan PTSL.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Desa sebagai intrurnen pendukung pelaksanaan PTSL di Kabupaten Semarang. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan tujuan agar mampu memahami peristiwa yang terjadi dan mampu mendiskripsikan pengaruh keberadaan Peraturan Desa terhadap pelaksanaan PTSL di Kabupaten Semarang. Penelitian dilaksanakan dengan wawancara terhadap informan yang meliputi Panitia pelaksana PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, Instansi terkait, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan masyarakat. Hash l Penelitian disusun berdasarkan hasil wawancara, studi dokumen dan pengamatan peneliti selama dilokasi penelitian serta Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Peraturan Desa.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Peraturan Desa di Kabupaten Semarang didasarkan atas hasil rnusvawarah dan bukan merupakan suatu kebijakan yang bersifat satu arah (top down) dan i Pemerintah Desa. Oleh karena itu, Peraturan desa memiliki peranan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL. Langkah yang perlu diambil yaitu penyempurnaan terhadap Peraturan Desa tersebut agar lebih efsiensi dan efektif dalarn rangka mencapai tujuan yang diharapkan-serta mewuj udkan keadilan.


Kata ktmci; Pemerintah Desa, pungutan,Peraturan Desa, musyawarah, peranan