Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu perwujudan dan i agenda prioritas Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk mendorong program kepemilikan tanah 9 Juta Hektar yang dilaksanakan oleh Kementerian ATRIBPN. Kantor Pertarrahan Kota Baubau mendapatkan target PTSL sejumlah 7000 bidang tanah yang pelaksanaanya dilakukan secara swakelola. Untuk itu, Kantor Pertanahan Kota Baubau berupaya untuk memenuhi target yang ditetapkan dan menjamin kualitas mutu pengukuran dan pemetaan sebagaimana diatur pada Juknis pengukuran dan pemetaan sistematis lengkap.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan kendali mutu pengukuran dan pemetaan, mengapa terjadi hambatan dalam penerapan kendali mutu, dan apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu dengan wawancara dan dialog untuk mempennudah peneliti untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian. Sebagai sumber data sekunder, peneliti menggunakan sumber data berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan, laporan tahunan kegiatan, surat keputusan kepala kantor, berkas pendaftaran tanah pertama kali PTSL, dan hasil dokumentasi berupa foto-foto.
Hasil penelitian menunj ukkan bahwa pada tahapan persiapan dan tahapan pemetaan dan validasi kualitas mutunya sesuai dengan ketentuan Juknis. Pada tahapan pengukuran dan penggambaran diketahui tidak dilakukannya Geotagging. Pada tahapan produk pengukuran dan pemetaan diketahui belum lengkapnya informasi Gambar Ukur dan tidak sesuainya percetakan Peta Bidang Tanah. Hambatan penerapan kendali mutu antara lain disehabkan oleh, partisipasi masyarakat, kurangnya alat ukur, sumber daya manusia, jaringan Internet untuk KKPweb/GeoKKP, dan upgrade aplikasi KKPWeb. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain dengan melakukan koordinasi yang lebih intens dengan pemeritah desa dan peserta PTSL, melakukan rapat koordinasi antara petugas pelaksana untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan PTSL, mengajukan penambahan alat ukur ke Kanwil ATR/BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, melakukan optimalisasi peningkatan jaringan internet, dan berkonsultasi dengan PUSDATIN.


Kata Kunci: Pendafzaran tanah, PTSL, Kendall Mutu.