Pergeseran politik dan pemerintahan yang terjadi pada era reformasi saat ini merupakan momentum tepat untuk menata kembali administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia agar lebih efektif, efisien, dan demokratis, dalam upaya mewujudkan Good Governance (kepemerintahan yang baik). Pemerintah dihadapkan pada arus perubahan semakin cepat dan mengglobal, sehingga perubahan harus segera direspons pemerintah. Karena berbagai masalah dan tantangan tidak dapat dihindarkan oleh pemerintah, maka untuk menjaga agar pemerintah tetap eksis dan dapat melakukan kegiatan/usahanya dalam kompetisi global, salah satu upaya strategis dalam menghadapi kondisi tersebut, pemerintah harus mampu melakukan penataan ulang atau resktrukturisasi.

Penataan ulang penyelenggaraan pemerintahan mempunyai makna perubahan dan pembaharuan atas berbagai kelemahan sebagai langkah antisipatif dalam menghadapi tuntutan perubahan global yang sarat dengan berbagai tantangan. Penataan ulang penyelenggaraan pemerintahan diarahkan pada terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang antisipatif (berorientasi ke depan), inovatif (berorientasi perubahan dan pembaharuan), berkualitas prima/unggul dalam berkompetisi dengan lembaga lain untuk mewujudkan kepemerintahan yang balk. Oleh karena itu, pemerintah masa depan harus mempunyai visi dan misi jelas, tercermin dalam program pembangunan, sehingga dibutuhkan kepemimpinan visioner yang mampu berpikir ke depan, dan dapat membawa ke arah perkembangan yang lebih baik,yaitu menuju Good Governance.

Buku Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, don Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima don Kepemerintahan yang Balk) ini membahas secara sistematis berbagai persoalan seperti tersebut rii at~�Selamat membaca!