Aspek sosial telah menjadi bagian dari Studi AMDAL sejak studi kelayakan lingkungan ini diperlukan secara resmi pada tahun 1987. Perkembangan aspek sosial AMDAL di Indonesia bisa dikatakan lebih �Progresive� dibandingkan ketika National Environmental Protection Act (NEPA) di Amerika (1969) dan Environmental Assessment Riview Proses (EARP) diperlakukan dimana aspek sosial belum menjadi bagian integral dari Environmental impeck Assessment (EIA). Namun demikian tidak hanya di Indonesia di Negara Negara maupun aspek sosial belum memperoleh porsi yang sepadan. Sejarah perkembangan aspek sosial dalam AMDAL lebih dinamis dari perkembangan AMDAL itu sendiri. Di banyak Negara lai AMDAL muncul karenaadanya undang undang dan peraturan pemerintah. Sedangkasn aspek sosial AMDAL muncul setelah dirasakan perlu dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari AMDAL. Di Indonesia perkembangan aspek sosial AMDAL berkaitan erat dengan penerapan AMDAL yang diatur melalui Undang undang No 4 tahun 1982 tentang pokok- pokok pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan pemerintah No 29 yang kemudian direvisi dengan peraturan pemerintah N0 51 th 1993 tentang Analis Mengengai Dampak Lingkungan. Ketika Peraturan Pemerintah No.29 tahun 1986 tentang AMDAL didiskusikan perdebatan tentang aspek sosial AMDAL muncul. Perdebatan itu berkenaan dengan pertanyaan apakah aspek sosial AMDAL merupakan proses yang terpisah atau merupakan bagian tak terpisahkan dari AMDAL bersama aspek lain seperi fisik kimia dan biologi. Solusinya adalah bahwa aspek sosial merupakan bagian tak terpisahkan dengan aspek fisik kimia dan biologi untuk mencapai hasil yang optimal sebagai alat perencanaan. Buku teks ini sangat bermanfaat tidak saja bagi para praktisi yang terlibat dalam penelitian penelitian AMDAL tetapi juga para Evaluator, pengambil keputusan, para Mahasiswa dan teoritis ilmu sosial, karena Aspek sosial AMDAL termasuk dalam ilmu sosial terapan. Dalam kontek studi AMDAL buku teks ini merupakan referensi di kursus AMDAL baik bagi pengajar maupun peserta.