Di era pemerintah Orde Baru, kata demokrasi yang sering di lontarkan oleh pejabat kala itu hanya berupa kamuflase dan sangat utopis dalam percaturan politik di Indonesia. Begitu Soeharto lengser dari kursi empuknya yang diduduki selama 32 tahun, kran demokrasi mulai terbuka. Dan di era pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang dinilai sangat legitimate diharapkan kran demokrasi benar-benar mengalir sampai pada masyarakat lapisan bawah. Negara demokrasi adalah negara yang keputusan-keputusan dasar pemerintahannya tergantung sepenuhnya pada persetujuan bebas dari yang diperintah. Keterbukaan akan kritik juga merupakan syarat dari negara tipe ini sehingga aspirasi masyarakat lapis bawah dapat mencuat ke permukaan dan digunakan sebagai landasan kebijakan pemerintah demi kemakmuran nasional. Sebab itu, ide-ide kritis yang muncul ke permukaan lewat berbagai opini publik harus ditegakkan, bukannya dibelenggu dan diberangus. Karena opini public yang tumbuh dalam arti substansial dapat dipakai sebagai sarana kontrol atas mekanisme demokrasi yang berlaku pada sistem pemerintahan.