Pengukuran bidang tanah adalah kegiatan yang harus dilakukan dalam proses penerbitan sertipikat hak atas tanah. Untuk menjamin kepastian hukum terhadap hasil pengukuran maka penyelenggaraan kegiatan tersebut harus memenuhi Azas Contradictoire Delimitatie, artinya bahwa pengukuran bidang tanah hanya dapat dilaksanakan apabila batas-batas bidang tanah tersebut telah
ditetapkan oleh petugas ukur sebagai wakil Kepala Kantor Pertanahan berdasarkan hasil kesepakatan dalam penunjukan batas yang dilakukan oleh pihak pemilik tanah yang bersangkutan bersama pemilik tanah yang berbatasan.
Kecamatan Pallangga yang wilayahnya secara administrasi berbatasan langsung dengan Kota Makassar menjadi sasaran investasi bagi penduduk Kota Makassar dengan jalan membeli tanah-tanah di daerah tersebut sebagai tabungan. Hal demikian menjadi hambatan pada pelaksanaan pengukuran khususnya dalam rangka pemenuhan Azas Contradictoire Delimitatie karena sulitnya menghadirkan
para pemilik tanah yang berbatasan. Akibatnya, pengukuran bidang tanah tersebut menjadi tertunda sehingga mempunyai dampak terhadap waktu penyelesaian proses sertipikatnya. Demikian halnya apabila bidang tanah tersebut dilakukan dengan pengukuran sementara berdampak pada kurang adanya jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanahnya. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana penerapan Azas Contradictoire Delimitatie dalam upaya memperoleh kepastian hukum hak atas tanah di Kecamatan Pallangga.