Tujuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah di seluruh wilayah Indonesia, perkembangan masalah pertanahan semakin lama semakin kompleks dan meningkat oleh karena itu jaminan kepastian hukum akan meningkat jika tanah yang sudah dikuasainya telah didaftarkan di kantor pertanahan dengan memperolah tanda bukti hak yaitu sertipikat hak atas tanah.
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 33 tahun 1984 tanggal 9 Mei 1984, UUPA diberlakukan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tanggal 1April 1984, sedangkan pelaksanaannya di atur dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 1984 pada tanggal 24 September 1984. Setelah berlakunya UUPA di provinsi DIY, diharapkan masyarakat yang memiliki tanah segera mendaftarkan tanahnya di kantor pertanahan yang ada sehingga hasil akhimya yaitu sertipikat dapat merupakan
pembuktian yang kuat bagi individu yang bersangkutan tersebut.